Skalapost – Laporan terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencatat prestasi signifikan Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi. Selama tahun 2023 hingga 2024, Lampung berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,9%. Tidak hanya itu, Lampung juga menjadi satu-satunya provinsi yang mampu melampaui capaian nasional dalam penurunan kemiskinan ekstrem. Keberhasilan ini dikaitkan dengan strategi pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan yang diterapkan oleh Arinal.
Menanggapi pencapaian ini, Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP., seorang analis kebijakan publik dari Universitas Lampung, menyampaikan pandangannya. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan ekstrem di Lampung merupakan langkah yang patut diapresiasi. “Kemiskinan telah menjadi isu global, sehingga PBB melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) menjadikannya sebagai prioritas utama. Maka, penanggulangan kemiskinan merupakan usaha kolaboratif dari berbagai aktor, baik global, nasional, maupun lokal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa banyaknya program nasional yang dijalankan di Lampung turut berperan dalam pencapaian ini. “Program-program nasional seperti pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, serta program bantuan sosial, pendidikan, agraria, UMKM, dan kesehatan jelas berdampak pada pengurangan kemiskinan,” tambahnya. Salah satu program nasional yang ia sebutkan adalah Kartu Prakerja, yang dianggap memiliki efek langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan.
Namun, Eko juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap program-program lokal seperti Kartu Petani Berjaya yang diinisiasi oleh Arinal Djunaidi. “Pertanyaannya adalah, apakah program-program pemerintah daerah seperti Kartu Petani Berjaya itu benar memiliki efek dalam pengurangan kemiskinan di Provinsi Lampung? Ini yang perlu dievaluasi lebih mendalam,” tuturnya.
Eko juga menegaskan bahwa meskipun prestasi penurunan kemiskinan ekstrem sangat baik dan berdampak positif pada aspek lain seperti keamanan dan sosial ekonomi, perlu dicermati bahwa sebagian besar pencapaian ini tidak sepenuhnya berasal dari kebijakan daerah saja. “Prestasi Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan apakah terkait langsung dengan program pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan? Menurut saya, tidak sepenuhnya. Ada juga efek dari program pembangunan nasional yang berperan signifikan,” pungkas Eko.
Selain sukses dalam menurunkan kemiskinan, laporan yang sama juga mencatat bahwa Lampung berhasil meningkatkan Indeks Prestasi Manusia (IPM) dari kategori sedang menjadi tinggi. Menurut Eko, hal ini menunjukkan adanya kemajuan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, yang tidak terlepas dari sinergi kebijakan nasional dan daerah.
Dengan demikian, meski keberhasilan ini patut diapresiasi, Eko menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap program, baik nasional maupun daerah, benar-benar memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.
(red).
