Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Nasional Jalan Tol yang diinisiasi Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Dukungan tersebut disampaikan setelah Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol MTI, Dr (C) M. Alkautsar, M.M., memaparkan rencana penyelenggaraan FGD lintas sektor di Provinsi Lampung. Jum’at, (11/09/2026).
Kegiatan berskala nasional itu dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober 2026. Lampung dipilih sebagai lokasi strategis karena menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera sekaligus salah satu simpul penting konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
FGD tersebut akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, regulator, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), akademisi, praktisi, hingga elemen masyarakat.
Gubernur Lampung menilai forum tersebut penting untuk membahas berbagai persoalan dan peluang pengembangan ekosistem jalan tol secara lebih komprehensif.
“Pemerintah Provinsi Lampung pada prinsipnya mendukung penuh pelaksanaan FGD Nasional Jalan Tol di Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang terukur serta konstruktif guna meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan, konektivitas, hingga dampak ekonomi jalan tol bagi masyarakat dan daerah,” ujar Gubernur Lampung.
Pemprov Lampung juga meminta agar seluruh persiapan teknis dikoordinasikan secara matang bersama para pemangku kepentingan terkait, sehingga pelaksanaan FGD pada awal Oktober mendatang dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, Dr (C) M. Alkautsar, M.M., mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemprov Lampung.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemprov Lampung. Dukungan ini menjadi energi bagi Forum untuk menghadirkan ruang dialog yang objektif, kritis, dan solutif mengenai pengelolaan jaringan jalan tol di Indonesia,” kata Alkautsar.
Menurut Alkautsar, FGD Nasional tersebut akan membahas sejumlah isu strategis. Di antaranya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), keselamatan pengguna jalan, akuntabilitas kebijakan penyesuaian tarif, kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kondisi darurat, hingga optimalisasi kontribusi jalan tol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami ingin FGD ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan. Lampung harus menjadi contoh bagaimana keberadaan jalan tol tidak hanya menghadirkan konektivitas fisik, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, MTI akan melakukan koordinasi intensif bersama Pengurus Pusat MTI, Pemprov Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, regulator, pengelola jalan tol, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.
FGD Nasional Jalan Tol di Lampung diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperkuat kolaborasi multi-pihak dalam mewujudkan ekosistem jaringan jalan tol Indonesia yang aman, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Rill).
