Lampung – Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang (UTB) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung sukses menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Demokrasi Perwakilan”. Diskusi yang berlangsung di Balai Wartawan H. Solfan Akhmad pada Jumat (20/12/2024) ini menghadirkan tokoh-tokoh penting dari kalangan akademisi dan media untuk mendalami konsep dan tantangan demokrasi perwakilan di Indonesia.
Kegiatan tersebut dipandu oleh Dr. Topan Indra Karsa, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum UTB, yang memandu jalannya diskusi dengan pembahasan mengenai peran hukum dalam menjaga keseimbangan demokrasi perwakilan. Turut hadir sebagai narasumber, Prof. Rudy, S.H., LLM., LL.D., seorang pakar demokrasi yang mengulas tantangan dan peluang dalam implementasi demokrasi perwakilan di Indonesia. Sementara itu, Chandrawansyah, S.I.Kom., akademisi komunikasi, menyoroti pentingnya peran media dalam membangun transparansi dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi.
Ketua pelaksana kegiatan, Septa Harian Palga, yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UTB, dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD ini diadakan untuk menciptakan ruang dialog yang produktif antara akademisi dan media demi mendukung demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
“Melalui diskusi ini, kami ingin memupuk kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa dan insan media, tentang peran mereka dalam memperkuat sistem demokrasi perwakilan,” ujar Septa.
Diskusi berjalan interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta, yang terdiri dari mahasiswa, wartawan, dan pemerhati demokrasi. Berbagai pandangan kritis dan pertanyaan terkait isu demokrasi perwakilan menjadi bahan diskusi yang memperkaya wawasan.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum dan politik masyarakat. Fakultas Hukum UTB dan PWI Lampung berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dalam menghadirkan diskusi-diskusi produktif yang mendorong penguatan demokrasi dan melek hukum di tengah masyarakat.
Dengan terselenggaranya FGD ini, UTB dan PWI Lampung menunjukkan sinergi nyata dalam membangun masyarakat yang kritis, demokratis, dan sadar hukum demi kemajuan bangsa.
