Bandar Lampung — Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Lampung menyoroti tantangan serius yang tengah dihadapi industri penerbitan, mulai dari menurunnya penjualan buku cetak, maraknya pembajakan dan distribusi buku ilegal di marketplace, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat akibat dominasi media sosial dan kecerdasan buatan (AI). Ketua IKAPI Lampung, Ikhsanuddin menyampaikan bahwa transformasi digital memang tidak bisa dihindari, namun buku tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga validitas pengetahuan dan membangun budaya berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi digital yang belum tentu terverifikasi.
Hal tersebut disampaikan dalam agenda Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Lampung saat IKAPI Lampung melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu di Ruang Fraksi PKS DPRD Lampung, Senin (11/5/2026).
Dalam audiensi tersebut, IKAPI Lampung mendorong agar Pemerintah Provinsi Lampung lebih serius memperkuat ekosistem literasi dan penerbitan daerah, termasuk melalui dukungan terhadap konten lokal, penguatan perpustakaan, kegiatan literasi di sekolah, festival buku, serta ruang pembinaan bagi penulis muda dan komunitas literasi.
Ikhsanuddin menilai, di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, kemampuan membaca kritis dan budaya literasi masyarakat harus tetap dijaga. Menurutnya, buku masih menjadi medium pengetahuan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dibanding arus informasi singkat yang beredar di media sosial.
“Buku memiliki proses, ada penulis, editor, penerbit, dan pertanggungjawaban ilmiah maupun moral. Karena itu, penerbitan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengetahuan masyarakat,” ujar Ikhsanuddin.
Selain persoalan literasi, IKAPI Lampung juga menyoroti beratnya tantangan ekonomi industri penerbitan, termasuk tingginya biaya distribusi dan potongan penjualan di toko buku modern yang dinilai memberatkan penerbit lokal. Kondisi tersebut membuat banyak penerbit harus melakukan berbagai strategi agar tetap bertahan di tengah perubahan zaman.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ade Utami Ibnu menyampaikan bahwa penguatan literasi tidak hanya berkaitan dengan budaya membaca, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi era digital.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Penguatan literasi, penerbit lokal, dan konten daerah harus menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia di Lampung,” kata Ade Utami Ibnu.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, sekolah, komunitas literasi, dan penerbit lokal agar budaya membaca dan menulis dapat tumbuh lebih kuat di tengah masyarakat.
Dalam diskusi tersebut turut dibahas gagasan pengembangan program pembinaan penulis muda, lomba menulis berbasis konten lokal, hingga pendampingan komunitas literasi di berbagai daerah di Lampung sebagai upaya mencetak generasi yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu menghasilkan karya dan gagasan.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama dalam mendukung pertumbuhan ekosistem literasi dan penerbitan daerah yang sehat, adaptif, dan berpihak pada pengembangan kualitas generasi muda Lampung. (Red).
