Skalapost – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung selalu berkomitmen untuk menjalankan keuangan secara transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya kegunaan keuangan sebagai upaya untuk memastikan anggaran yang efektif dan efisien.
BPKAD Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya menjalankan keuangan dengan lancar dan mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik di tingkat daerah.
Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menyampaikan hal ini kepada media , Selasa (17/9/2024).
Menurut, Marindo proses tata kelola keuangan Pemprov Lampung diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan daerah, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
“Sehingga, BPKAD Provinsi Lampung terus memberikan manfaat positif dan konstruktif bagi pengelolaan keuangan daerah, ” papar dia.
Sementara belum lama ini, Pj. Gubernur Samsudin mengapresiasi Pemprov Lampung dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Lampung yang ke-10 (sepuluh) kalinya.
Hal tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak dalam mengelola keuangan. Meski opini tersebut tidak menjamin sepenuhnya pengelolaan keuangan yang sempurna, namun komitmen dan kerja keras kita semua merupakan kunci untuk terus dapat mempertahankan predikat tersebut sebagai bukti adanya niat baik dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Sejauh ini, pendapatan Daerah yang terealisasi sebesar 86,33% dari target APBD Tahun Anggaran 2023 bila dibandingkan dengan realisasi 2022 secara persentase capaian memang mengalami penurunan 2,20%. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan.
“Salah satunya melalui kemudahan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor secara digital melalui aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) dan e-Samdes (elektronik samsat desa) pembayaran pajak kendaraan bermotor di desa melalui BUMDes dan Desa Mart di 13 Kabupaten se-Provinsi Lampung,” ujarnya
Pada sisi Belanja Daerah, sambungnya, Pemerintah Provinsi Lampung merealisasikan sebesar 85,12%. Hal ini tentu saja menyesuaikan terhadap pencapaian Pendapatan Daerah sebesar 86,33%. Belanja Daerah memang belum terealisasi 100%.
“Namun demikian Pemerintah Provinsi Lampung secara umum telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memenuhi seluruh hal yang menjadi belanja wajib sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (*)
