BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat membuka Rapat Koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2027, di Ruang Abung, Balai Keratun, Selasa (21/7/2026).
Dalam sambutannya, Jihan menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian Provinsi Lampung dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026. Pada ajang tingkat nasional tersebut, Lampung meraih penghargaan dalam tiga kategori, yakni Peringkat Kelima Kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal, serta Kategori Khusus The New Emerging Sharia Economic Region.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan ekonomi syariah di Lampung, sekaligus menjadi dorongan untuk memperkuat program dan kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Menurut Jihan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, lembaga pendidikan, serta komunitas masyarakat memiliki peran penting dalam membangun ekosistem yang saling mendukung.
Penyusunan RAD Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2027 menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program, menentukan prioritas, serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi syariah di Provinsi Lampung.
Pengembangan sektor ini mencakup sejumlah bidang potensial, antara lain penguatan industri produk halal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan akses pembiayaan syariah, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Sektor usaha halal, khususnya, memiliki peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas produk, sertifikasi halal, perluasan akses pasar, dan penguatan daya saing pelaku usaha lokal.
Sementara itu, penguatan keuangan syariah diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk bagi pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.
Melalui koordinasi KDEKS, berbagai program diharapkan dapat dirancang secara terintegrasi, memiliki sasaran yang jelas, serta dapat dievaluasi berdasarkan capaian dan manfaatnya bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap penyusunan rencana aksi tersebut mampu memperkuat fondasi ekonomi syariah sekaligus membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Dengan dukungan berbagai pihak, Lampung diharapkan dapat terus mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
