Skalapost – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung terus mengembangkan
Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Desa Wisata bersama dengan Industri Jasa Keuangan di Provinsi
Lampung dan Tim Percepatan Akses Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota, salah satunya melalui pembentukan Desa Inklusi Keuangan di Desa Kelawi, Desa
Seloretno dan Desa Bumidaya Kabupaten Lampung Selatan.
Hasil survey nasional literasi dan inklusi keuangan 2022 menunjukkan adanya kesenjangan desa-kota,
dimana sisi pemahaman maupun penggunaan produk/layanan keuangan untuk masyarakat yang berada
di wilayah perdesaan relatif tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang berada di wilayah
perkotaan.
Inklusi keuangan perkotaan mencapai 86,73%, tetapi di perdesaan baru 82,7%, terdapat gap
sebesar 4%. Sementara literasi keuangan perkotaan mencapai 50,5% dan di desa 48,4% , terdapat gap
sebesar 2,1%.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Tim Percepatan Akses
Keuangan Daerah (TPAKD) terus bersinergi mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui
kemandirian ekonomi desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Peningkatan inklusi
keuangan di masyarakat sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat termasuk di
perdesaan, sehingga sinergi penguatannya harus terus dijalankan.
Penguatan akses keuangan di
perdesaan akan diiringi dengan perluasan edukasi keuangan sehingga peningkatan penggunaan produk
dan jasa keuangan sejalan dengan pemahaman atau tingkat literasi masyarakat.
“Salah satu program yang digagas oleh TPAKD adalah Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Perdesaan.
Melalui EKI, diharapkan setiap desa juga mampu menciptakan suatu wadah yang menjadi pusat informasi
tentang keuangan yang dikelola secara terpadu oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat desa dapat
mengakses informasi tentang keuangan secara realtime, baik tentang produk maupun layanan keuangan
yang tersedia” ujar Frederica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha
Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK.
Desa Inklusi Keuangan merupakan salah satu program kerja TPAKD Provinsi Lampung yang bertujuan
meningkatkan literasi dan inklusi seluruh penduduk di desa maupun di wilayah sekitar desa sehingga
dapat mendorong perekonomian desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan serta
menurunkan tingkat kemiskinan melalui penyediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat.
“Hingga hari ini sudah terdapat 16 Desa Inklusi Keuangan di Provinsi Lampung, yang tersebar di 5
Kabupaten, 3 Desa diantaranya berada di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Desa Kelawi, Desa Seloretno
dan Desa Bumidaya. Salah satu desa terpilih merupakan Desa Wisata yang mendapatkan penghargaan
Anugerah Desa Wisata tahun 2023. Desa Wisata merupakan tonggak perekonomian nasional melalui
peluang usaha dan lapangan kerja yang semakin terbuka, sehingga Desa Wisata menjadi salah satu fokus
kami dalam integrasinya dengan Desa Inklusi Keuangan,” kata Kusnardi selaku Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang hadir mewakili Gubernur
Lampung.
Hadir dalam kegiatan tersebut, anggota DPD Lampung RI – KH Ir Abdul Hakim M.M, komisi XI DPR RI – Ir H
llAhmad Junaidi Auly dan Ela Siti Nuryamah S.Sos.I
.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pembukaan kick off Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Provinsi
Lampung tahun 2023. Bulan Inklusi Keuangan merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Industri Jasa Keuangan (IJK)
untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa
keuangan dimulai kegiatan Road to BIK bulan Juli sd September dan puncaknya di Bulan Oktober 2023.
Tahun ini Lembaga Jasa Keuangan yang akan mengikuti kegiatan Road to BIK dan Puncak BIK sebanyak 57
lembaga jasa keuangan dengan jumlah audiens diperkirakan mencapai 20.000 orang.
***
