Bandar Lampung – Anggota DPRD Lampung, Lesty Putri Utami, meminta dinas terkait menginformasikan lengkap dalam menyosialisasikan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada masyarakat.
Lesty meminta hal itu lantaran banyak keluhan masyarakat yang merasa program pemutihan tak sesuai harapan.
Mereka mengira hanya perlu membayar pajak pokok selama satu tahun tanpa denda lain. Namun faktanya, masih harus membayar premi Jasa Raharja dan denda SWDKLLJ.
“Masyarakat mengeluh. Katanya hanya bayar pajak setahun tanpa denda tapi tetapi bayar pokok tahunan Jasa Raharja dan denda SWDKLLJ,” kata Lesty, seperti dilansir gesuri.id, Senin (5/5/2025)
Menurutnya, masyarakat salah paham. Mereka mengira seluruh tunggakan, termasuk denda dan pokok Jasa Raharja, akan hapus. Padahal hanya menghapus denda pajaknya saja.
“Warga pikir semua denda hapus, padahal tetap bayar pokok Jasa Raharja dan denda SWDKLLJ sesuai total tahun menunggak. Ini harus benar sosialisasinya agar tak menimbulkan salah persepsi,” jelasnya.
Lesty menegaskan, program pemutihan pajak ini ialah bagian 100 hari kerja Gubernur Lampung dan menuai sambutan positif masyarakat.
Karena itu, dia menekankan, Pemerintah Provinsi (pemprov) Lampung via Organisasi Perangkat Daerah (OPD) siap dalam memberikan informasi jelas dan rinci.
“Jangan sampai masyarakat antusias tapi kita tak siap. Program ini juga menunjang Pendapatan Asli Daerah,” tegasnya.
Lesty menyarankan, OPD terkait segera turun langsung atau membuat media informasi agar mudah masyarakat pahami.
“OPD harus aktif memberikan informasi jelas. Masyarakat mengira cukup bayar pajak setahun, padahal tetap bayar komponen lain. Ini harus jelas,” tandasnya.
Dia berharap keluhan masyarakat ini menjadi bahan evaluasi OPD menyusun kebijakan dan laporan pertanggungjawaban ke depan.
“Ini momentum penting harus jadi catatan menyusun LKPJ dan program kerja selanjutnya,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung ini. (*)
