Skalapost – Mendekati persiapan Pilkada serentak 2024, sebuah fenomena yang mencemaskan mulai mencuat di Kabupaten Lampung Selatan. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi jalannya pemilihan, tetapi juga menyentuh akar dari demokrasi itu sendiri—yaitu “kotak kosong.”
Demokrasi lokal di Lampung Selatan kini berada di ujung tanduk, terancam oleh dominasi para taipan politik dan aktor-aktor yang selama ini berada di luar lingkup masyarakat lokal. Mereka yang memiliki jaringan kuat, bahkan dengan modal yang besar, mulai menancapkan pengaruhnya dalam politik lokal. Kader-kader impor dan figur-figur dadakan ini muncul ke permukaan, meninggalkan jejak kekhawatiran bahwa kemurnian organisasi politik di daerah ini akan tercemar oleh kolusi dan nepotisme.
Para kader partai yang telah setia berjuang dan membangun partai di daerah, kini seolah dipinggirkan. Loyalitas dan rekam jejak yang dibangun bertahun-tahun tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam penentuan calon kepala daerah. Sebaliknya, mereka yang baru datang dengan kekuatan finansial dan jaringan politik luas, mendapatkan sorotan utama. Ini adalah potret yang suram bagi banyak kader militan yang telah lama menanti kesempatan untuk berkontribusi lebih dalam perhelatan politik eksekutif.
Salah satu aktor utama dalam drama politik Lampung Selatan adalah Nanang Ermanto, sang petahana dari PDIP. Ia menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan dukungan partai politik, sebuah ironi mengingat kinerjanya selama ini dalam membangun Lampung Selatan.
Di bawah kepemimpinannya, banyak kebijakan dan strategi yang berhasil diluncurkan, meskipun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan seluruh kalangan. Namun, di tengah segala upaya itu, ia justru mengalami kesulitan dalam meraih perahu politik yang bisa mengusungnya kembali ke panggung Pilkada.
Ketua DPC Partai Demokrat Muhammad Djunaidi ketika diwawancarai wartawan terkait maju atau tidaknya dirinya menjelaskan, saat ini dirinya sedang fokus ke Legislatif sebab masyarakat Lampung Selatan sudah memilih dirinya untuk menjadi DPRD Lampung.
“Saat ini saya lebih fokus ke DPRD Provinsi Lampung, tetapi jika DPP atau DPD perintahkan saya maju sebagai cabup atau cawabup, besar kemungkinan saya akan jalankan sesuai perintah,” ungkap Muhammad Djunaidi.
Di sisi lain, suara dari tokoh-tokoh adat di Kalianda memberikan pandangan berbeda. Mereka memandang pasangan Nanang Ermanto dan Muhammad Djunaidi sebagai kombinasi yang ideal untuk menjaga demokrasi di Lampung Selatan. Kedua figur ini dianggap mampu menjadi penyeimbang dalam kontestasi politik yang semakin memanas. Bagaimanapun, kehadiran lebih dari satu calon dalam Pilkada adalah esensi dari demokrasi itu sendiri—membuka peluang bagi rakyat untuk memilih.
Namun, waktu terus berdetik. Demokrat dan PDIP masih memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan langkah mereka. Suara-suara dari tokoh adat Ketapang dan beberapa kader senior Partai Demokrat Lampung Selatan menyuarakan bahwa pasangan Nanang Ermanto dan Muhammad Djunaidi dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Pengalaman dan gaya kepemimpinan yang merakyat adalah ramuan mujarab yang diperlukan Lampung Selatan untuk terus bergerak maju.
Fenomena kotak kosong ini bukan hanya soal siapa yang memenangkan kekuasaan, tetapi juga soal mempertahankan integritas demokrasi yang sesungguhnya. Ketika demokrasi dipertaruhkan, seluruh masyarakat Lampung Selatan harus waspada, karena masa depan mereka ada di tangan keputusan-keputusan ini.
Pilkada serentak 2024 mungkin akan menjadi momen penting dalam sejarah politik daerah ini, yang akan menentukan arah masa depan demokrasi di bumi ragom mufakat. (red).
