LAMPUNG – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung memperkuat sistem deteksi dini atau Early Warning System (EWS) untuk mencegah potensi konflik pendirian rumah ibadah. Langkah ini dilakukan guna menjaga kerukunan umat beragama sekaligus memastikan hak masyarakat dalam menjalankan ibadah terlindungi.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Beranda Kerukunan: Dialog EWS Konflik Pendirian Rumah Ibadah yang berlangsung di Aula Saibatin Kanwil Kemenag Lampung, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini diikuti 60 peserta dari unsur tokoh lintas agama, FKUB Provinsi Lampung, penyuluh agama, dan pegiat kerukunan.
Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, menegaskan bahwa menjaga kerukunan tidak cukup dilakukan setelah konflik muncul. Diperlukan langkah antisipatif dengan mengenali berbagai gejala persoalan sejak dini agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.
“Menjaga kerukunan tidak cukup hanya dengan menangani konflik setelah terjadi. Kita harus mampu membaca gejala dan melakukan langkah pencegahan sebelum muncul benturan di tengah masyarakat,” ujar Zulkarnain.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang berpotensi memicu konflik pendirian rumah ibadah antara lain perbedaan pemahaman regulasi, keberatan masyarakat, polemik persyaratan administrasi, penyebaran disinformasi, hingga provokasi melalui media sosial.
Karena itu, ia mendorong penerapan lima tahapan sistem peringatan dini, yakni deteksi, verifikasi, klasifikasi, respons, dan monitoring. Setiap informasi yang diterima harus diperiksa kebenarannya, dipetakan tingkat risikonya, kemudian ditindaklanjuti secara proporsional.
Zulkarnain juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenag, pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat.
Selain itu, pemahaman terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 perlu diperkuat, khususnya mengenai persyaratan pendirian rumah ibadah, termasuk dukungan pengguna, masyarakat setempat, serta rekomendasi Kemenag dan FKUB.
Ia juga mendorong optimalisasi Sistem Informasi Kerukunan Umat Beragama (SI-Rukun) sebagai sarana pencatatan, pemantauan, dan koordinasi dalam mengantisipasi potensi konflik sosial berdimensi keagamaan.
“Rumah ibadah seharusnya menjadi ruang ketenteraman. Sistem peringatan dini membantu negara dan masyarakat menjaga hak beribadah tanpa membiarkan perbedaan berkembang menjadi konflik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kanwil Kemenag Lampung, Solihin, mengatakan keberagaman agama dan budaya di Lampung merupakan kekayaan bangsa yang harus dirawat bersama.
Menurutnya, perbedaan pemahaman terhadap aturan, lemahnya komunikasi, serta keterlambatan mengidentifikasi persoalan dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan Beranda Kerukunan, pihaknya berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta mampu memetakan potensi kerawanan di kabupaten/kota.
Penguatan deteksi dini ini diharapkan tidak hanya menjadi upaya pencegahan konflik, tetapi juga membangun kesadaran bahwa kerukunan harus diwujudkan melalui sikap saling menghormati, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap hak konstitusional setiap warga negara.
Dengan demikian, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk menjaga kehidupan masyarakat Lampung yang damai dan harmonis.









