JAKARTA – Pengelolaan aset perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik masyarakat, tenaga kerja, dan dinamika sosial yang beragam membutuhkan strategi komunikasi publik yang kuat dan terukur. Karena itu, PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) perlu membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menjaga aset negara sekaligus menciptakan lingkungan operasional yang kondusif.
Hal tersebut disampaikan Penata Kehumasan Utama TK. II Divisi Humas Polri yang hadir mewakili Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Komarudin, S.I.K., M.M saat memberikan arahan dalam sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PTPN I dan Polri di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Menurutnya, karakteristik perkebunan membuat pengelolaan komunikasi publik di PTPN I memiliki tantangan tersendiri dibandingkan perusahaan lain.
Komarudin menilai, salah satu tantangan utama terletak pada luas dan sebaran aset perkebunan PTPN I yang mencapai lebih dari 600 ribu hektare. Kondisi tersebut membuat perusahaan tidak mungkin mengandalkan pengamanan fisik semata. Sebaliknya, perusahaan perlu membangun hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Aset PTPN I ini kebun yang berada di tengah masyarakat. Tidak mungkin dipagar karena luasnya luar biasa. Untuk menjaga agar tetap aman, ya pagar sosial. Caranya, perusahaan harus peduli dengan lingkungan. Terlebih, ini perusahaan negara. Ada kesan kuat bahwa aset negara merupakan aset bersama sehingga terkadang muncul kesalahpahaman seolah-olah masyarakat memiliki hak untuk ikut menikmati. Padahal, tidak demikian,” kata Komarudin.
Ia juga menyoroti karakteristik tenaga kerja PTPN I yang didominasi pekerja lapangan dengan pola padat karya dan lokasi kerja yang tersebar. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan manajemen dan komunikasi yang mampu menyelaraskan pemahaman, membangun kedisiplinan, serta menjaga integritas seluruh pekerja.
“Banyak perusahaan padat karya memiliki pekerja dalam jumlah besar, tetapi relatif mudah dikelola karena terkonsentrasi di satu lokasi. Berbeda dengan perkebunan yang wilayah kerjanya sangat luas dan pekerjanya tersebar. Potensi kekeliruan maupun penyimpangan tentu perlu diantisipasi. Karena itu, dibutuhkan manajemen yang tepat, luwes, manusiawi, tetapi tetap terukur,” ujarnya.
Dalam sosialisasi yang berlangsung secara hibrida tersebut, Komarudin juga mendorong jajaran komunikasi publik PTPN I untuk mengedepankan pendekatan edukatif. Kegiatan ini diikuti jajaran pimpinan dan insan komunikasi perusahaan dari kantor pusat serta seluruh regional PTPN I, serta hadir pula para Kabid Humas Polda dan Kasi Humas Polres di wilayah yang memiliki aset perusahaan.
Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi secara proaktif mengenai kebijakan, kinerja, program strategis, serta berbagai aktivitas positif perusahaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Bagian humas atau komunikasi publik harus proaktif mengabarkan langkah-langkah strategis perusahaan yang mengarah pada kebaikan bersama, terutama bagi masyarakat sekitar. Masyarakat dan karyawan perlu mendapatkan edukasi melalui informasi yang akurat, berbasis data, memberikan harapan, dan membangun kesadaran bersama. Humas harus terus melakukan edukasi secara masif,” tegasnya.
Perjanjian Kerja Sama antara PTPN I dan Mabes Polri merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) dengan PTPN III Holding. PKS tersebut berlaku selama tiga tahun, terhitung sejak 5 Oktober 2026 hingga 5 Oktober 2029.
Komarudin mengingatkan pentingnya menerjemahkan kesepakatan di tingkat pusat menjadi langkah konkret di daerah. Menurutnya, pengelolaan informasi mengenai aset perusahaan membutuhkan ketelitian, keseragaman persepsi, serta mekanisme verifikasi yang jelas.
“Berbagai isu di lapangan, mulai dari status lahan tertanam maupun belum tertanam, komoditas seperti tembakau, hingga potensi okupasi dan gangguan di kawasan perkebunan, membutuhkan penanganan informasi yang tepat. Karena itu, diperlukan mekanisme deteksi, verifikasi, koordinasi, hingga respons yang cepat dan akurat agar informasi yang sampai kepada masyarakat benar-benar valid dan potensi konflik sosial dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.
Dalam implementasi kerja sama, Divhumas Polri menempatkan Kepala Bidang Humas di setiap Polda sebagai unsur penting koordinasi kewilayahan. Peran tersebut mencakup fungsi koordinator, fasilitator, verifikator, sekaligus pelapor yang bersinergi dengan Regional Head PTPN I. Untuk memastikan pelaksanaan PKS berjalan efektif dan seragam, Divhumas Polri juga mendorong penunjukan person in charge (PIC) di setiap wilayah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan PTPN I Dinnar Araffah Utang memaparkan profil perusahaan, sebaran wilayah operasional, komoditas unggulan, serta berbagai tantangan dalam pengelolaan perkebunan.
Dinnar menegaskan bahwa komunikasi publik merupakan instrumen penting untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan nilai strategis aset negara yang dikelola PTPN I. Pemahaman publik yang baik tidak hanya mendukung reputasi perusahaan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan operasional yang aman dan kondusif.
Karena itu, dukungan Polri dalam publikasi dan edukasi masyarakat memiliki arti strategis, terutama di wilayah yang menghadapi dinamika persoalan agraria dan hukum.
Tantangan Komunikasi Berbasis Data
Gambaran tantangan komunikasi PTPN I juga terlihat dari hasil pemantauan media (media monitoring) sepanjang Oktober 2026. Isu program strategis perusahaan menjadi salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian publik, disusul persoalan hukum, kegiatan perusahaan, serta berbagai isu lainnya, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Dari sisi kanal distribusi, pemberitaan mengenai PTPN I didominasi media online dan media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital menjadi salah satu arena utama pembentukan persepsi publik terhadap perusahaan. Sementara itu, pemberitaan melalui televisi dan media cetak tetap menjadi bagian dari ekosistem informasi yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan pemantauan sentimen, pemberitaan mengenai PTPN I lebih banyak menunjukkan nada positif dan netral. Meski demikian, sejumlah pemberitaan bernada negatif tetap menjadi perhatian dan membutuhkan pengelolaan komunikasi yang cermat, responsif, serta didukung koordinasi yang baik.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan publikasi kegiatan dan pencapaian. PTPN I juga perlu memperkuat kemampuan mendeteksi isu, memverifikasi informasi, serta merespons berbagai persoalan secara cepat dan proporsional. Terlebih, derasnya arus informasi di ruang digital menuntut perusahaan dan para pemangku kepentingan memastikan setiap informasi memiliki dasar yang jelas sebelum disampaikan kepada publik.
“Sesuai amanat Pasal 12 PKS, sosialisasi dan implementasi kerja sama ini dilaksanakan bersama-sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melihat besarnya perhatian publik terhadap persoalan hukum serta cepatnya arus informasi di media online dan media sosial, kami berharap sinergi ini dapat membangun komunikasi yang konstruktif, meminimalkan disinformasi mengenai aset perusahaan, dan mendukung terciptanya iklim operasional perkebunan yang kondusif,” kata Dinnar.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran manajemen PTPN I, antara lain Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Dinnar Araffah Utang, perwakilan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Kepala Bagian SDM dan Sekretariat Regional 1 Desmon M.N., Kepala Bagian SDM dan Sekretariat Regional 2 Dedi Lutfi Trisnadi, Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Regional 3 Septaka Teguh Riyadi, Kepala Bagian Sekretariat dan Umum Regional 5 Reggy Irawan Setiyobudi, perwakilan Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Regional 7 Jhon Iwan Kurnaiawan, serta Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Regional 8 Hamsa. (*)









