Bandar Lampung – Marwah DPRD Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan publik menyusul rampungnya proses pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan salah satu anggotanya, Andi Robi. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dugaan tindakan vandalisme yang dinilai mencederai etika sebagai pejabat publik.
Peristiwa tersebut terjadi pada 19 Januari 2026 di area parkir Gedung DPRD Lampung. Andi Robi diduga mengempiskan empat ban mobil milik seorang mahasiswi Universitas Bandar Lampung (UBL) yang saat itu tengah melakukan wawancara untuk keperluan skripsi. Rekaman CCTV disebut memperlihatkan secara jelas aksi tersebut, sehingga memicu kecaman luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan masyarakat sipil.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung, Abdullah Surajaya, menyampaikan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan telah dilalui sesuai prosedur. Hasilnya, BK telah mengeluarkan rekomendasi resmi melalui rapat internal.
“Prosesnya sudah berjalan dan saat ini sudah selesai. Dalam rapat internal Badan Kehormatan, kami telah mengeluarkan rekomendasi terkait kasus tersebut,” ujar Abdullah.
Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut kini telah diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi, termasuk penjadwalan pengumuman keputusan. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil, termasuk terkait sanksi, harus melalui tahapan yang terstruktur dan koordinasi dengan pimpinan dewan.
“Kami sudah menyampaikan hasilnya dan saat ini tinggal menunggu penjadwalan dari pimpinan. Semua keputusan harus melalui tahapan yang terencana,” jelasnya.
Terkait beredarnya informasi yang menyebutkan putusan telah dijatuhkan, Abdullah menegaskan bahwa hal tersebut bukan pernyataan resmi dari BK.
“Informasi yang beredar itu bukan dari BK dan bukan atas nama kami. Kami minta semua pihak bersabar menunggu pengumuman resmi,” tegasnya.
Ia memastikan, hasil keputusan termasuk kemungkinan sanksi akan disampaikan secara terbuka kepada publik setelah seluruh proses koordinasi selesai.
“Kami akan menyampaikan secara resmi setelah ada jadwal dari pimpinan. Tunggu saja, tidak lama lagi akan diumumkan,” tambahnya.
Keputusan ini diharapkan menjadi langkah tegas dalam menjaga integritas lembaga legislatif daerah sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap DPRD Lampung yang belakangan kerap diterpa isu negatif.
Publik kini menanti langkah lanjutan dari pimpinan dewan dan fraksi, termasuk kemungkinan adanya proses hukum apabila dugaan tindak pidana dalam kasus ini terbukti. (Red).
