Skalapost (SK).
Politik – Kritik tajam dilontarkan Agung Muharam selaku Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Pesawaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Ini berkaitan dengan kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Pesawaran Ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatra Selatan di tengah pandemi Covid-19 saat ini yang semakin Ganas.
Menurut Agung, Kunker masih bisa dilakukan secara daring, sehingga dapat menghemat pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terlebih lagi juga turut mengantisipasi penyebaran Covid-19.
“IT kita sudah canggih, komunikasi di luar daerah bisa dilakukan secara daring bahkan di luar negeri sekalipun,” ujar Agung Ketua KWRI Pesawaran dikantornya, Selasa(13/7/2021).
Agung yang juga aktif sebagai Wakil Ketua II di Pengurus KNPI & Karang Taruna Pesawaran ini mengatakan, sebenarnya tidak ada larangan kunker bagi anggota DPRD. Tapi tetap harus sesuai dengan prosedur dan tujuan serta motifnya jangan hanya semata-mata ekonomi.
“Harus bisa benar-benar untuk memperhatikan azas kemanfaatan dan keselamatan, apalagi di kondisi seperti sekarang,” ujarnya.
Ia justru mempertanyakan seurgen apa kunjungan tersebut sampai harus datang ke DPRD Kabupaten OKI di saat pendemi, disaat Pemerintah Mengintruksikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Kalau di OKI ditemukan cara jitu dan teruji untuk mencegah Covid-19, masih relevan kunker ke sana,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, harusnya DPRD Kabupaten Pesawaran bisa lebih peka dengan kondisi sekarang. Kunker harusnya bisa dihindari karena justru berisiko, baik peserta kunker maupun tuan rumah.
“Kalau memang tidak urgen baiknya cukup dengan video daring. dan anggarannyakan bisa dialihkan/Recofusing untuk Bansos Rakyat yang terdampak,” tutupnya.