Skalpost(sk)
Deli Serdang-Lubuk Pakam, DPD AMPK Deli Serdang (Dewan Perwakilan Daerah Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Deli Serdang) bersama ratusan masyarakat berunjukrasa mendatangi kantor kejaksaan negeri lubuk pakam, kantor bupati dan kantor dinas pendidikan lubuk pakam, selasa (26/07/22) sekira pukul 10.00 wib.
Sebelumnya peserta pengunjukrasa berkumpul di depan kafe pesawat kemudian beramai-ramai mendatangi kantor kejaksaan negeri lubuk pakam.
Dari atas mobil pickup pengunjukrasa berorasi “Kami datang kemari karna ada yang tidak adil tentang infrastruktur.
Rakyat jangan mau dibodohi oleh pemerintah, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi”.
Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Peradilan Rahmat J.P Hutabarat mengatakan dalam orasinya didepan gerbang kejaksaan mengatakan “mirisnya melihat penyimpangan di desa-desa dan ini juga sudah kita Surati, tapi mungkin mereka menganggap bukan surat yang penting ya mau bagaimana dan Sejauh mana penyelidikan tentang BUMDES diseluruh Desa di Deli Serdang,”ucapnya.
Selanjutnya perwakilan massa aksi diterima untuk dilakukan pertemuan di Aula Kantor Kejari Deli Serdang yang dihadiri oleh Kasi Pidum Kejari Deli Serdang Bondan Subrata, Kasubsi Intel Kejari Deli Serdang Edi Sanjaya dan Perwakilan massa sebanyak 13 orang. Dari hasil pertemuan itu permasalahan BUMDES akan ditindak lanjuti dan akan dilakukan pemeriksaan langsung ke lapangan dalam waktu minggu ini dan apabila ada perwakilan massa yg berkenan ikut ke lapangan dipersilahkan.
Selanjutnya dikantor Bupati Deli Serdang massa berorasi menuntut agar dilakukan pengaspalan jalan sepanjang -/+ 10 KM mulai dari Desa Bangun Rejo Kec. Tg. Morawa sampai dengan Desa Lau Barus Baru Kec. STM Hilir dikarenakan sudah 77 Tahun jalan tsb belum pernah diaspal. Menanggapi hal tsb Pemkab Deli Serdang meminta perwakilan massa aksi untuk dilakukan pertemuan mediasi di Ruang Staff Ahli Kantor Bupati Deli Serdang.
Kabag Umum Pemkab Deli Serdang A. Fitrian Syukri, S.STP, MSI menyampaikan ” Saya Mewakili pemerintah untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan akan segera di laporkan ke pimpinan untuk tindak lanjuti ” pungkasnya
Alhasil dari pertemuan mediasi tersebut, direncanakan pada Minggu depan akan dilakukan pertemuan dengan mengundang pihak terkait untuk membahas permasalahan pengaspalan jalan dan dalam 2 hari kedepan Pihak Pemkab Deli Serdang akan menyampaikan surat undangan ke perwakilan massa.
Sementara itu, Dikantor Dinas Pendidikan Pemkab Deli Serdang massa berorasi menuntut agar tidak adanya pungli/pengutipan uang terhadap orang tua siswa pada saat kenaikan kelas maupun kelulusan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan meminta agar uang yang pernah dikutip tersebut dikembalikan ke orang tua siswa. Selanjutnya Buku Bahasa Indonesia Kelas 4 SD/MI yg dicetak oleh Dinas Pendidikan Deli Serdang yang anggarannya diambil dari 15 % Dana Bos di tiap sekolah SD di Kab. Deli Serdang dianggap tidak tepat guna dikarenakan pembahasan/materi di buku tsb sudah ada di buku lain yang hanya ganti cover/sampul. Adanya sekolah yang tidak memiliki pagar dan di SDN Kali Tawang Desa Naga Timbul tidak mempunyai WC / Kamar Mandi. Uang tabungan tidak perlu diadakan dan terakhir kertas ujian agar di produksi oleh sekolah dikarenakan ATK sekolah sudah cukup memadai sehingga dapat menghemat anggaran. Menanggapi hal tsb.
Dari hasil pertemuan tsb semua tuntutan aksi akan disampaikan kepada Kadis Pendidikan Deli Serdang untuk di tindak lanjuti dan Dinas Pendidikan Deli Serdang meminta kepada perwakilan massa agar memberikan data terkait adanya Pungli di sekolah.
Selesai para pengunjukrasa mendatangi Dinas Pendidikan balik berkumpul kembali ke kafe pesawat jalan medan-tanjung morawa, ketua DPD AMPK mengatakan,”kita tunggu hasilnya kerja kita hari ini dalam minggu ini, apabila tidak ditindak lanjuti kita akan berunjukrasa kembali dengan menghadirkan massa yang lebih besar yaitu dengan jumlah 2000 orang,”Tegasnya.(JS)
