GEMA TAAT Gelar Diskusi Online Menata Demokrasi Bersama GBN dan JALAR

0

Skalapost – Serangkaian diskusi online kembali difasilitasi oleh Gerakan Bersama Kita Kuat (GEMA TAAT), Gerakan Bagimu Negeri (GBN) dan Jaringan Alumni Luar Negeri (JALAR) dalam tema kali ini “Menata Demokrasi”. Seminar online yang berlangsung pukul 19.00-21.00 WIB pada Minggu malam (07/06/2020).

Turut hadir dalam acara ini beragam pemateri yakni Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL) sekaligus inisiator GEMA TAAT, Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S Barusman, MBA., Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI yaitu Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si., Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Hariyono, Pengajar Alabama A&M University Amerika Serikat yakni Prof. Deden Rukmana, Prof. Dr. Widodo Muktiyo selaku Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Pengajar National Chung Hsing University, Taiwan yaitu Vincentius Surya Kurnia Adi, tokoh-tokoh undangan lainnya, serta para puluhan peserta yang antusias.

Prof. Hariyono menyinggung mengenai sejarah demokrasi di Indonesia dimana Bung Hatta menulis pernyataan “Menuju Indonesia Merdeka” saat mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia, dalam hal ini artinya yang diinginkan adalah negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat.

“Dalam hal ini berarti Bung Hatta tidak ingin demokrasi Amerika ataupun Prancis diduplikasi atau diadopsi begitu saja oleh negara Indonesia,” tutur Hariyono.

Ia juga menambahkan bahwa dimensi moralitas dan kualitas harus ada di dalam demokrasi. Maka Demokrasi Pancasila yang ingin dikembangkan di Indonesia pada intinya adalah demokrasi yang memposisikan rakyat berdaulat tapi tidak serta-merta kedaulatan diserahkan pada suara terbanyak.

“Kita harus memikirkan kualitas tidak hanya kuantitasnya saja. Selain itu dalam sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan, Bung Hatta dalam bukunya Pancasila Jalan Lurus menekankan sila pertama ini harus menjadi landasan moral atau etik, sehingga dalam berdemokrasi tidak hanya sekedar bertoleransi terhadap perbedaan tetapi juga menghargai tentang kebenaran, keluhuran dan kebajikan,” tambah Hariyono.

BACA JUGA:  Pawai Akbar Khatam Quran Meriah, Bupati : "Jaga dan Bentengi Anak-Anak Kita"

Sementara itu, Prof. Widodo Muktiyo memaparkan apabila berbicara mengenai demokrasi dan juga ideologi Pancasila ada satu sisi yang nampaknya justru sangat menentukan, yaitu perkembangan teknologi. Teknologi tidak mengenal nasionalisme atau batas kebangsaan sehingga saat ini muncul suatu trend yakni Global Colaboration.

“Dengan teknologi maka kerjasama antar bangsa dengan teknologi yang dimiliki tidak dapat dibendung, artinya media-media global sudah masuk dalam percampuran informasi di Indonesia, dan hal ini tentu membuat media-media di Indonesia makin terhimpit. Dan apabila kita tidak berhati-hati maka kita akan di kontrol oleh pihak asing, jadi data-data serta informasi selama ini kan selalu America First dan sekarang ini dari sisi Pemerintah Indonesia tentu akan mengusulkan Indonesia First,” papar Dirjen IKP Kemenkominfo tersebut.

Tak jauh berbeda dengan Prof. Widodo, Rektor UBL yakni Prof. Yusuf Barusman juga mengutarakan terkait dinamika teknologi pada demokrasi di Indonesia. Menurutnya lebih besar lagi ancaman yang akan dihadapi terkait demokrasi ini, karena semua orang bisa bersuara atau berpendapat tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga global.

“Kita bisa ambil contoh tentang bagaimana ancaman demokrasi secara teknologi yakni pada aplikasi virtual yang kita gunakan selama ini, kita belum bisa memproteksi secara mandiri terhadap keamanan semua data dan informasi pribadi kita orang lain yang memilikinya. Oleh karena itu kita perlu benar-benar memikirkan dan menentukan strategi bagaimana membangun kemandirian teknologi, tentunya seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta yakni education dengan memperbaiki pendidikan baik secara struktural maupun aspek lainnya,” ujar Yusuf.

Selain pemaparan diatas, seminar kali ini juga mengadakan sharing terkait bagaimana kebijakan dan isu-isu demokrasi di beberapa negara lain, dua diantaranya yakni situasi di Amerika Serikat yang disampaikan oleh Prof. Deden Rukmana dan situasi di Taiwan yang disampaikan oleh Vincentius Surya Kurnia Adi, serta terkait pertahanan negara dari sisi Kemhan RI yang disampaikan oleh Prof. Bondan Tiara Sofyan yang mana ada 3 hal jika berbicara tentang pertahanan negara yakni menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara. (*).

Facebook Comments