BANDAR LAMPUNG – Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Yanyan Ruchyansyah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta verifikasi dan validasi Koperasi Desa Merah Putih.
Kegiatan tersebut diikuti dari Command Center Lantai 2 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Senin (14/9/2026).
Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatkan pemberdayaan perempuan, memperkuat perlindungan anak, serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat desa.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19 persen secara tahunan (year-on-year).
Meskipun angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran, pemerintah daerah diminta tetap mewaspadai tren kenaikan inflasi, khususnya pada komoditas pangan yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.
Pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah diharapkan terus memantau perkembangan harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi gejolak harga kebutuhan pokok.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan program Ruang Bersama Indonesia. Program ini diarahkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui kolaborasi berbagai pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Pembahasan mengenai verifikasi dan validasi Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi perhatian dalam upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan serta mendukung penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan dan program daerah dengan prioritas nasional, sehingga upaya pengendalian inflasi, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan ekonomi desa dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
