Skalapost(sk)
Sumut-Medan, Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kabupaten Batu Bara bersama Sekjen yang di dampingi Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kab.Nias dan Ketua LSM Penjara Indonesia Kab.Deli Serdang Geruduk Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, yang berada di Jl. Bilal No 105 Kecamatan Medan Timur, terkait ajuan pemohon Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, yang diduga tidak sesuai peraturan yang berlaku, Jum,at (20/05/22) sekira pukul 11.00 wib.
Ketua DPC LSM Penjara Indonesi Kabupaten Batu Bara Heryadi Putra didampinggi Sekjen dan Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kab.Deli Serdang Pribadi Sitepu Spd, mengatakan kepada awak media,”memohon kepada KIP Sumut untuk memberikan penjelasan terkait gugatan yang kami sudah laporkan secara tertulis”.
“Kami minta kepada majelis agar memberikan penjelasan mengenai keterbukaan Publik atas kinerja Termohon Kadis Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kab Batu Bara bersama Kadis Kesehatan Batu Bara ,yang diduga tidak ada keterbukaan Inpormasi pablik kepada LSM Penjara maupun masyarakat terkait kinerja yang mengunakan dana Negara, “papar Heryadi)
Pasal nya pihak KIP Sumut memberikan undangan panggilan sidang hari Selasa 17-05-2022 untuk hadir pada hari Kamis 19-05- 2022, membicarakan legal standing. sementara didalam surat tertulis pihak pemohon diminta untuk membawa Dokumen yang diperlukan serta Surat Kuasa, sementara sebelum nya tidak ada pemberitahuan kepada Pemohon persyaratan yang di minta, namun sidang sudah putusan dan gak tau jelas jawaban dari pihak KIP Sumut itu sendiri.
Atas kejadian ini kami menganggap KIP Sumut telah mati suri terhadap DPC LSM Penjara Indonesia Kabupaten Batu Bara. Harapan kami kedepannya pihak KIP Sumut selaku penerima Pemohon dan termohon haruslah menjalankan tugas nya secara Profesional.
Dari pantauan awak media dilapangan sempat terjadi adu lawan bicara antara LSM Penjara Indonesia dan pihak petugas KIP Sumut namun tidak menjadi berkepanjangan dan tidak menimbulkan kerusuhan, juga tetap mengedepankan Protokol Kesehatan.(JS)
