Skalapost(sk)
Deliserdang, 04/01/22 : Meningkatnya jumlah pelanggaran hak anak dan beragamnya modus operandi kekerasan terhadap anak, menunjukkan bahwa gerakan perlindungan anak di Indonesia masih terseok-seok dan jika dibiarkan maka masa depan anak Indonesia akan hancur, rusak dan dimungkinkan bangsa ini akan kehilangan generasinya, demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam laporan Catatan Akhir Tahun 2021 Komnas Perlindunga Anak.
Ada banyak peristiwa, anak menjadi korban mutilasi, korban kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, serangan persetubuhan dalam bentuk hubungan seksual sedarah (incest).
Lebih lanjut Aris Merdeka Sirait melaporkan dalam catatan akhir Komnas Perlindungan dilaporkan ada banyak anak menjadi korban penelantaran, penculikan dan perdagangan anak untuk tujuan adopsi illegal, eksplotasi ekonomi dan menjadi pemulung, peminta-minta di jalanan bahkan ada banyak anak tinggal dirumah-rumah bordir untuk tebusan dan membayar utang orangtua korban.
Arist juga melaporkan ada ribuan anak tinggal didaerah-daerah terpencil dan terisolasi tidak tersentuh program pembangunan, dan tidak mempunyai akses terhadap informasi dan pendidikan dan kesehatan.
Dalam kondisi ini dan demi masa depan anak dan kepentingan terbaik anak Arist Merdeka mendesak, sudah tibalah saatnyalah masalah anak dan pelanggarannya menjadi masalah bersama (commond Issue) setara dengan gerakan nasional melawan epidemi Virus Corona.
Gerakan perlindungan anak dengan melibatkan semua orang dan komunitas (to All People and Community) baik melibatkan anak-anak orangtiua masyarakat, pemerintah, alim ulama, jurnalistik, politision, stakholder perlindungan anak, aparatus negara, polisi, Jaksa dan pengadilan dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) diseluruh nusantara dan lembaga negara sudah diperlukan.
Untuk memberikan kepastian hukum bagi anak sebagai korban, kepastian penanganan secara cepat dan adil, sudah saatnya Kapolri meningkat subdirektorat Perlindungan Anak dengan meningkatkan menjadi Direktorat Lerlindungan Anak perempuan yang berada di tingkat Polda dan
Mabes Polri.
Bagi penyidik POLRI diharapkan, dan aparatus negara lainnya menerapkan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penerapan perpu No. O1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tatalaksana Kebiri suntik kimia dan PP No. 77 tentang perlindungan hukum bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Juga untuk memberikan perlindungan yang memadai, sudah perlu dipikirkan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak agar menjadi produk hukum yang sungguh-sungguh melindungi Anak.
Perlindungan anak yang cukup, pinta Arist. anak dengan melibatkan semua orang dan komunitas (To All People and Community) baik melibatkan anak-anak orangtiua masyarakat, pemerintah, alim ulama, jurnalistik, politision, stakholder perlindungan anak, aparatus negara, polisi, Jaksa dan pengadilan dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) diseluruh nusantara dan lembaga negara sudah diperlukan.
Jika untuk membangun gerakan nasional (commond Issue) melawan Covid 19 ada Badan Dunia Kesehatan (WHO) yang menggerakkan melawan Covid 19, dan untuk gerakan perlindungan anak sesungguhnya sudah ada Badan Dunia Urusan Anak yakni UNICEF, dengan demikian untuk masalah anak bisa dilakukan gerakan setara dengan “common issu’ gerakan nasional secara massip melawan Covid 19.
Dan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak sebagai korban, dan kepastian penanganan secara cepat dan adil, sudah saatnya pula Kapolri meningkat subdirektorat Perlindungan Anak dengan menjadi Direktorat Perlindungan Anak dan perempuan yang berada di tingkat Polda dan
Mabes Polri.
Untuk mencapai gerakan perlindungan anak yang k onfrehensi dan tidak terseok-seok, di tahun 2022 sudah selayak pemerintah menyediakan dana operasional yang cukup guna memberikan perlindungan bagi anak, pinta Arist.(JS)