Skalapost(sk)
Sumut-Medan, Akhir-akhir ini santer beredar isu-isu miring di Bawaslu tingkat Kabupaten, diantaranya Medan, Langkat, Binjai, Karo, dan Deli Serdang.
Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) Sumut melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bawaslu Sumut, Jl. Adam Malik, Medan, Kamis (3/11/22) siang.
Pada aksi itu, Ketua DPW LPPI Sumut, Muhammad Roni Al-Hadi, menyampaikan orasinya. Ia meminta Bawaslu Sumut lebih tanggap terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat terkait kinerja Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota Se-Sumut.
Roni juga menyampaikan dalam orasinya terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah di Bawaslu Karo. Dimana belanja hibah itu diduga dikorupsi.
Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, adapun nominal belanja hibah itu sekitar Rp 13 miliar.
Beberapa sumber juga menyebutkan, bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo telah mengantongi nama-nama yang akan menjadi tersangka.
Selain itu, DPW LPPI Sumut juga minta Bawaslu Sumut agar mendalami dugaan ketidak transparan terhadap hasil ujian CAT Panwaslu Kecamatan serta adanya dugaan pencaloan di Bawaslu Medan, Langkat, dan Binjai.
Lanjutnya, LPPI meminta Bawaslu Sumut dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melibatkan kaum pemuda dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, serta mendorong Bawaslu Sumut supaya lebih tanggap terhadap isu-isu pelanggaran yang menjadi konsumsi publik saat ini.
“Tidak ada keterlibatan rakyat secara aktif, melainkan sederet angka yang disebut sebagai pemilih. Sehingga mereka menakutkan ajang ini kedepannya hanya ajang untuk mempertahankan atau memindahkan kekuasaan diantara para penindas,” ujar Ketua DPW LPPI Sumut , M Roni Al Hadi S.Kom
“Kami juga meminta Bawaslu Sumut agar mengintruksikan Bawaslu Deli Serdang supaya melibatkan kaum pemuda dalam pengawasan pelaksanaan pemilu 2024, serta lebih tanggap terhadap masukan dari masyarakat,” ujarnya.
“Sebagai pengawas, Bawaslu harus memiliki integritas dan kepercayaan publik. Sebab, Bawaslu memiliki peran dalam menciptakan hasil pemilu yang dapat dipercaya masyarakat,” ujar Naek Limbong.
Usai menyampaikan aspirasinya, jajaran pengurus DPW LPPI Sumut diterima masuk ke dalam Kantor Bawaslu Sumut oleh Kepala Bagian (Kabag) Administrasi bernama Rudy.
Pada kesempatan itu, Rudi menerangkan bahwa para komisioner Bawaslu Sumut sedang tidak ada di tempat. Ditambahkannya, Ketua Bawaslu Sumut sedang berada di Jakarta.
Soal dugaan korupsi belanja hibah di Bawaslu Karo, Rudi mengatakan hal itu belum masuk ke Bawaslu Sumut.
“Jadi, kita belum menerima surat dari Bawaslu Karo maupun Kejari Karo. Belum ada keputusan secara hukum, sehingga Bawaslu Sumut belum bisa membuat keputusan,” ucapnya.
Di hadapan Kabag Administrasi Bawaslu Sumut, Roni selaku Ketua DPW LPPI Sumut kemudian meminta agar LPPI dapat bertemu langsung dengan Ketua Bawaslu Sumut.
Menjawab Roni, Kabag Administrasi Bawaslu Sumut Rudy mengatakan, agar LPPI melayangkan surat audiensi dengan Ketua Bawaslu Sumut.
“Baik, jika memang harus begitu, kami akan mengirimkan surat besok ke Bawaslu Sumut. Tentunya kami berharap mendapat perhatian serius dari Bawaslu Sumut,” ucap Limbong lagi.
“Jangan lama-lama menanggapinya bang. Supaya komunikasi kita pun lebih terjalin,” harap Roni.
Ditambahkannya lagi, jika aksi ini kedepannya masih diabaikan, ada kemungkinan pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.
“Jika tidak ada respon, kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar lagi,” sebut Roni lagi.
Massa aksi yang berada di luar kantor juga berjalan dengan teratur, lancar dan aman. Beberapa personil Kepolisian juga tampak bertugas memberikan pengamanan yang humanis.(JS Tim)
