Skalapost – Dedy Hermawan, pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung, memberikan tanggapan kritis terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, di akhir masa jabatannya. Salah satu rencana yang disorot adalah pembangunan jalur kereta Lampung-Palembang yang bersandingan dengan jalan tol.
Menurut Dedy, kebijakan ini lebih bersifat reaktif dan politis, dan bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. “Ini rencana kebijakan publik yang sifatnya reaktif, politis, dan sekadar jualan menjelang kampanye. Rencana ini tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat, hanya akan membebani keuangan daerah yang selama ini memang sangat terbatas,” ungkap Dedy. Ia juga menambahkan bahwa rencana ini tidak mengakar pada permasalahan daerah dan memprediksi bahwa proyek ini tidak akan berjalan. “Persoalan mendasar saja belum bisa diatasi, seperti masalah infrastruktur jalan. Ini akan menambah proyek baru yang saya yakin tidak akan laku bagi masyarakat Lampung,” tegasnya.
Selain itu, rencana Arinal untuk menambah dua pelabuhan guna menopang Bakauheni juga dinilai Dedy kurang tepat jika diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Lampung. “Gagasan tentang penambahan pelabuhan lebih baik diserahkan kepada pemerintah pusat. Gubernur sebaiknya fokus pada masalah-masalah mendasar yang belum teratasi, seperti kemiskinan, pembangunan manusia, perbaikan infrastruktur jalan, irigasi, dan jembatan,” sarannya.
Lebih lanjut, Arinal juga menyatakan bahwa ada investor yang siap membantu pembangunan proyek tersebut. Namun, Dedy meragukan hal itu akan menjadi solusi bagi masyarakat Lampung. “Ya, bunyinya sama seperti pernyataan Presiden Jokowi soal investor di IKN, tapi sampai saat ini tidak ada investor yang datang. Saya khawatir hal yang sama akan terjadi di Lampung, dan akhirnya janji-janji politik ini justru akan membebani keuangan daerah. Selama lima tahun kepemimpinan, tidak ada investor yang membantu pembangunan infrastruktur di Lampung,” ujarnya.
Dengan kritikan ini, Dedy menegaskan pentingnya pemerintahan yang lebih peka terhadap kebutuhan mendasar masyarakat dan tidak menjadikan proyek-proyek besar sebagai alat kampanye semata. (Red).
