Bandar Lampung – Keterbukaan data dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional tersebut.
Pengamat kebijakan publik Lampung, Dedi Hermawan, menyoroti pernyataan pelaksana MBG di daerah yang menyebut mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah melayani kelompok prioritas 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun, pada saat yang sama, data pasti mengenai jumlah SPPG yang belum menjalankan prioritas tersebut masih dalam proses pendataan. Senin, (02/06/26).
Menurut Dedi, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam sistem monitoring dan pelaporan program. Sebab, dalam tata kelola kebijakan publik, setiap klaim keberhasilan harus didukung oleh data yang jelas dan dapat diverifikasi.
“Jika data mengenai SPPG yang belum menjalankan prioritas 3B masih belum tersedia, maka pernyataan bahwa mayoritas sudah melaksanakan tentu perlu didukung dengan bukti yang lebih terukur. Akuntabilitas program tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan, tetapi harus ditopang oleh data yang valid,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, Program MBG merupakan program nasional dengan dukungan anggaran yang besar. Oleh karena itu, transparansi data menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, prinsip keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Publik berhak mengetahui siapa penerima manfaat program, bagaimana distribusi layanan dilakukan, serta sejauh mana capaian program telah direalisasikan.
“Keterbukaan data tidak hanya penting untuk pengawasan publik, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan terhadap kesalahan administrasi, tumpang tindih penerima manfaat, maupun potensi penyimpangan anggaran. Semakin terbuka sebuah program, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan akses masyarakat terhadap data penerima manfaat dan capaian program berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan MBG.
Karena itu, Dedi mendorong pemerintah untuk membangun sistem keterbukaan informasi yang lebih komprehensif. Salah satunya melalui penyediaan dashboard publik yang memuat data agregat penerima manfaat, jumlah SPPG aktif, cakupan layanan kelompok 3B, serta perkembangan capaian program secara berkala.
Selain itu, ia menilai penting adanya audit independen dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara transparan dan kredibel.
“Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan klaim keberhasilan. Yang lebih penting adalah menyediakan data dan informasi yang dapat diuji serta diverifikasi oleh publik. Transparansi merupakan kunci utama untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan Program MBG,” tegasnya.
Di tengah besarnya harapan pemerintah untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi masa depan melalui Program MBG, keterbukaan informasi dinilai menjadi fondasi penting agar program tersebut mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan. (Red).
