Ekonomi – Untuk menjaga stabilitas keuangan dan informasi pertumbuhan ekonomi OJK Lampung gelar Pemaparan kinerja Indusrti jasa keuangan triwulan ke 4 di tahun 2022, bersama media Cetak, elektronik, di ball room Hotel Swiss Bell. selasa. (07/03/23).
Kegiatan tersebut langsung di hadiri M. Dody Fachrudin, kepala Dirjen Perbendaharaan negara provinsi Lampung, Bambang Hermanto Kepala kantor OJK Perwakilan Provinsi Lampung, Aprianus Jhon Risnad – Deputi direktur pengawasan LJK, Tri Reswanti Kepala bagian pengawasan IKNB, Pasar Modal dan EPK, dan para awak media cetak dan elektronik.
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung terus mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, melalui peningkatan kinerja pembiayaan syariah dan mendorong sinergi ekosistem ekonomi syariah serta penguatan identitas perbankan syariah.
Sampai dengan tahun 2022, penyaluran
pembiayaan syariah di Provinsi Lampung melalui Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp3,93 Triliun dan melalui Bank Perekonomian Rakyat Syariah
(BPRS) sebesar Rp639 Miliar.
“Secara year on year (yoy), penyaluran pembiayaan BUS/UUS meningkat sebesar Rp667 Miliar atau sebesar 20,42% dan melalui BPRS meningkat sebesar Rp94 Miliar atau sebesar 16,08%. Pembiayaan yang meningkat signifikan perlu diiringi dengan penguatan ekosistem ekonomi syariah yang terdiri dari industri halal, jasa keuangan syariah, keuangan social Islam dan Sektor Religius.” ungkap Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto.
Sinergi dan integrasi aktivitas ekonomi dengan transaksi keuangan syariah diyakini mampu
mengakselerasi pengembangan perbankan syariah ke depan serta menjadikan layanan dan produk keuangan syariah sebagai kebutuhan dalam melakukan aktivitas ekonomi.
Hal ini menjadi semakin kuat dengan keterlibatan berbagai kelembagaan yang telah terbentuk di Lampung antara lain Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Bank Wakaf Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) dan lembaga-lembaga amil zakat infaq dan sodaqoh serta wakaf (ZISWAF).
Menjadikan Indonesia sebagai Pusat ekonomi syariah terkemuka dunia sebagaimana visi
pemerintah Indonesia di Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dan
perbankan syariah yang resilient, berdaya saing dan kontributif terhadap perekonomian
sebagaimana tujuan Road Map Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025 OJK, menjadi
visi dan misi bersama ke depan yang perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah, OJK danpara pemangku kepentingan lain yang concern terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Masyarakat juga perlu didorong tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan demand terhadap produk dan layanan
keuangan syariah.
“Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan
pemacu bagi semua pihak untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang.
Komitmen Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024 harus kita dukung dengan cara bekerja lebih keras lagi, terutama dalam mengembangkan sektor Keuangan syariah baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung” ucap Bambang.
Peningkatan kinerja di Perbankan Syariah juga dialami oleh sektor industri jasa keuangan
lainnya. Di tengah masih tingginya ketidakpastian global, sektor Pasar Modal, Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Sektor Perbankan di Lampung terpantau mengalami kinerja fositif. (*).
