BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penataan kawasan pesisir secara terpadu sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Seminar Nasional bertajuk “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Kamis (20/8/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi geografis yang strategis, didukung garis pantai yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I serta keindahan kawasan teluk yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dikelola secara terencana melalui pembangunan kawasan pesisir yang terintegrasi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga menyampaikan target agar pertumbuhan ekonomi Lampung dapat melaju di atas 8 persen. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan pengembangan sektor-sektor produktif dengan memanfaatkan keunggulan geografis dan sumber daya yang dimiliki Lampung. Penataan kawasan pesisir menjadi salah satu peluang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mengoptimalkan potensi maritim dan pariwisata.
Konsep waterfront city atau kota berorientasi kawasan perairan menjadi salah satu pendekatan yang dibahas dalam seminar tersebut. Konsep ini menempatkan kawasan pesisir sebagai bagian penting dari pengembangan kota, baik untuk kegiatan ekonomi, pariwisata, ruang publik, maupun peningkatan kualitas lingkungan.
Penerapan konsep tersebut memerlukan perencanaan yang matang dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, insinyur, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan warga pesisir.
Selain itu, pengembangan kawasan pesisir secara terpadu perlu mempertimbangkan tata ruang, infrastruktur pendukung, aksesibilitas, pengelolaan lingkungan, serta perlindungan kawasan dari risiko bencana. Dengan perencanaan yang tepat, kawasan pesisir dapat berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang produktif sekaligus nyaman bagi masyarakat.
Seminar nasional yang diselenggarakan PII ini menjadi forum untuk bertukar gagasan dan merumuskan perspektif pembangunan kawasan pesisir yang sesuai dengan karakteristik serta potensi Provinsi Lampung.
Melalui penataan pesisir yang terencana dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong optimalisasi potensi maritim dan kawasan perkotaan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.
Upaya tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi, memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi lokal, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Lampung.
