Lampung – Persoalan penerbitan surat izin perceraian dalam perkara gugatan rumah tangga di Pengadilan Agama Tanggamus mendapat tanggapan dari BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung.
Melalui Humas BKKBN Lampung, Eko Sigit, pihaknya menyatakan belum dapat memberikan tanggapan secara menyeluruh. Namun, ia menegaskan bahwa BKKBN telah memberikan jawaban kepada Rendika Saputra selaku suami dari Penggugat, Suharti.
“Yang jelas, kami sudah memberikan jawaban kepada Saudara Rendika selaku pihak terkait. Kami juga sudah mengundang Bapak Rendika untuk datang ke kantor Perwakilan guna menjelaskan perkara gugatan tersebut. Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan suami dan mengundangnya ke kantor,” ujar Eko Sigit. Sabtu, (15/10/26).
Sebelumnya, Rendika mempertanyakan prosedur penerbitan surat izin perceraian oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nomor B-251/KP/07/J9/2026 tertanggal 12 Oktober 2026.
Ia mengaku tidak pernah dipanggil maupun dimintai keterangan sebelum surat tersebut diterbitkan. Karena itu, Rendika meminta penjelasan mengenai mekanisme dan tahapan administrasi yang telah dilakukan pihak BKKBN.
Perkara perceraian Suharti dan Rendika sendiri terdaftar di Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 1221/Pdt.G/2026/PA/Tgm. Upaya mediasi yang ditempuh kedua belah pihak sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan.
Hingga kini, persoalan prosedur penerbitan surat izin tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar seluruh pihak memperoleh kepastian hukum dan tidak menimbulkan persepsi sepihak di tengah masyarakat. (Red).
