TANGGAMUS – Persoalan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanggamus mendapat perhatian kalangan akademisi. Dosen Hukum Universitas Tulang Bawang (UTB), Susilawati, menilai persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut hubungan rumah tangga suami dan istri, tetapi juga memiliki aspek hukum administrasi kepegawaian yang perlu dikaji. Jum’at, (13/11/26).
Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan prosedur dan kewenangan penerbitan surat izin perceraian oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung.
Menurut Susi, setiap pejabat atau pimpinan instansi pemerintah dalam mengambil keputusan administratif wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan, transparansi, dan akuntabilitas.
“Apalagi keputusan tersebut berkaitan dengan persoalan perkawinan yang menyangkut hak dan kepentingan hukum pihak lain,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberatan pihak suami yang mengaku tidak pernah dipanggil maupun dimintai keterangan sebelum surat izin perceraian diterbitkan.
Menurutnya, hal tersebut merupakan persoalan yang patut diklarifikasi. Jika ketentuan yang berlaku mewajibkan adanya pembinaan dan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, maka proses tersebut harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar memenuhi formalitas administratif.
Susi menilai BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sejumlah hal. Di antaranya dasar kewenangan Kepala Perwakilan dalam menerbitkan surat izin, mekanisme permohonan yang ditempuh, proses pembinaan terhadap pegawai yang bersangkutan, serta apakah pihak suami telah diberikan kesempatan menyampaikan keterangan dan mengikuti upaya perdamaian.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa surat izin perceraian dari instansi pemerintah tidak dapat disamakan dengan putusan perceraian.
Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian tetap berada pada Pengadilan Agama. Karena itu, aspek administrasi kepegawaian dan substansi perkara perceraian harus ditempatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Negara tidak boleh hanya hadir untuk menerbitkan dokumen administratif, tetapi juga harus memastikan setiap proses pengambilan keputusan memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, hak istri harus dihormati, demikian pula hak suami harus mendapatkan perlindungan hukum. Pada saat yang sama, institusi pemerintah berkewajiban menjalankan setiap prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Hukum harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sekadar memenuhi prosedur birokrasi,” pungkas Susi. (Red).
