BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam membenahi tata niaga komoditas beras dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan dan integrasi kelembagaan yang melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta sektor perbankan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (10/9/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menjelaskan bahwa Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan kontribusi produksi mencapai 3,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau setara dengan sekitar 1,7 juta ton beras.
Sementara itu, konsumsi beras masyarakat Lampung diperkirakan mencapai 800 ribu ton per tahun. Dengan kondisi tersebut, Lampung mencatatkan surplus beras lebih dari 900 ribu ton.
Potensi produksi yang besar ini menjadi peluang bagi Lampung untuk memperkuat sistem distribusi dan pemasaran beras agar lebih terintegrasi. Penguatan tata niaga diharapkan dapat menghubungkan petani, penggilingan padi, koperasi, BUMDes, hingga lembaga perbankan dalam satu ekosistem usaha yang saling mendukung.
Melalui integrasi kelembagaan tersebut, KDMP diharapkan dapat berperan dalam memperkuat akses pasar dan rantai distribusi komoditas beras di tingkat desa maupun kelurahan. Sinergi dengan Perpadi dan BUMDes juga dapat mendukung pengembangan usaha berbasis potensi lokal, sedangkan sektor perbankan berperan dalam mendukung kebutuhan pembiayaan usaha.
Pemerintah Provinsi Lampung mendorong agar potensi surplus beras tidak hanya menjadi angka produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha di daerah. Dengan tata niaga yang lebih terkoordinasi, diharapkan distribusi beras semakin efektif dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, dapat meningkat.
Penguatan kelembagaan KDMP menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai daerah penghasil pangan nasional.
