Bandar Lampung – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menyoroti polemik ketersediaan stok daging serta pakan ternak yang dinilai menjadi tantangan serius dalam menjaga ketahanan pangan di daerah.
Menurutnya, stabilitas pasokan daging ayam, telur, dan daging sapi saat ini menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat, termasuk dari program makan bergizi (MBG) yang turut mendorong lonjakan permintaan.
Kondisi ini, kata dia, harus segera diantisipasi dengan langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah.
“Ketahanan pangan, khususnya pada komoditas daging ayam, telur, dan sapi, harus benar-benar diperkuat. Permintaan terus meningkat, sehingga perlu strategi yang tepat agar ketersediaan tetap terjaga,” ujar Mikdar saat diwawancarai di ruangannya. Senin, (04/05/26).
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama yang menjadi perhatian Komisi II adalah sektor peternakan, terutama terkait ketersediaan pakan. Untuk ayam potong, pakan berbasis jagung menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan.
Karena itu, pihaknya mendorong agar produksi jagung di Lampung dapat dimaksimalkan melalui dukungan terhadap petani, mulai dari penyediaan bibit unggul, pupuk, hingga obat-obatan pengendali hama.
“Kami berharap pemerintah dapat serius memperhatikan sektor pertanian jagung. Jika produksi jagung meningkat, tidak hanya mencukupi kebutuhan pakan lokal, tetapi juga berpotensi membantu daerah lain,” jelasnya.
Selain itu, Mikdar juga menyoroti pakan ternak sapi yang banyak bergantung pada singkong. Ia menilai, peningkatan kualitas bibit serta pengelolaan budidaya singkong yang lebih baik menjadi kunci untuk mendukung produktivitas.
“Kami berharap ada upaya pemerintah dalam penyediaan bibit singkong unggul serta pembinaan kepada petani. Dengan pengelolaan yang tepat, hasil produksi bisa meningkat hingga di atas 40 ton, meskipun luas lahan terbatas,” tambahnya.
Menurutnya, peningkatan produktivitas tersebut akan berdampak langsung pada ketersediaan pakan ternak, yang pada akhirnya menjaga stabilitas produksi daging dan harga di pasaran.
Komisi II DPRD Provinsi Lampung, lanjutnya, akan terus aktif berkoordinasi dengan dinas terkait guna memastikan persoalan ini mendapat perhatian serius dan solusi yang berkelanjutan.
“Jika produksi pakan terjamin, maka sektor peternakan juga akan kuat. Ini menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan di Provinsi Lampung,” tutupnya. (Red).
