Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Syukron Muchtar, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat. Ia menyoroti dampak pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, khususnya pengurangan alokasi beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, yang berpotensi menghambat akses pendidikan bagi generasi muda Lampung. Jumat, (14/02/25).
Menurutnya, pendidikan adalah hak dasar yang harus dijaga oleh pemerintah. Oleh karena itu, efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek prioritas, bukan justru mengorbankan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami memahami bahwa efisiensi anggaran diperlukan, tetapi jangan sampai kebijakan ini mengorbankan hak dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan. Beasiswa adalah harapan bagi banyak mahasiswa kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika anggaran ini dipangkas, maka peluang mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik bisa terhambat,” ujar Syukron Muchtar.
Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk mencari solusi yang lebih bijak dalam melakukan efisiensi, misalnya dengan memangkas anggaran yang kurang prioritas atau meningkatkan efektivitas belanja daerah tanpa mengorbankan sektor esensial seperti pendidikan.
Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat, terutama dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
“Kami akan terus berjuang agar pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran daerah. Masa depan Lampung ada di tangan generasi muda, dan kita tidak boleh membiarkan mereka kehilangan kesempatan hanya karena alasan efisiensi anggaran,” tegas Syukron Muchtar.
